Bahlil Memastikan Bahwa Ibu Kota Akan Dipindahkan Ke IKN Pada Tahun 2028

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemindahan ibu kota Republik Indonesia ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dilaksanakan pada tahun 2028, meskipun saat ini terdapat isu mengenai pemblokiran anggaran pembangunan IKN.

Ia menyatakan bahwa pemindahan tersebut tetap menjadi prioritas bagi Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menambahkan bahwa proses pembangunan IKN masih terus berlangsung.

"Strategi penyelesaiannya akan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum," ungkap Bahlil setelah memimpin Rapat Kerja Nasional 2025 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pada hari Sabtu.

Namun, ia juga mengakui bahwa ia tidak dapat memberikan komentar lebih mendalam mengenai pembangunan IKN. Menurutnya, tidak semua ketua umum partai politik memahami sepenuhnya mengenai pembangunan calon ibu kota yang terletak di Kalimantan Timur tersebut.

"Jangan beranggapan bahwa semua ketua umum partai pasti mengerti. Itu tidak benar," tegasnya.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebelumnya mengungkapkan bahwa pemblokiran anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak disebabkan oleh efisiensi anggaran, seperti yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

"Ini berbeda, sangat berbeda," ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah, saat ditemui di Jakarta pada hari Jumat (7/2).

Ia menjelaskan bahwa pemblokiran tersebut merupakan praktik umum yang dilakukan di awal tahun, dan memastikan bahwa dana yang diblokir tidak termasuk dalam anggaran operasional.

Tag: Bahlil Lahadalia Ibu Kota Nusantara IKN