DPR Dorong Penyaluran KUR Yang Tepat Sasaran Untuk Wujudkan UMKM Tangguh

Sabtu, 29 November 2025

    Bagikan:
Penulis: Chokri Karem
Ketepatan sasaran penyaluran KUR menjadi kunci utama untuk memastikan dana masyarakat melalui APBN benar-benar memberikan dampak pengganda ekonomi yang luas dan dirasakan oleh pelaku usaha yang paling membutuhkan.

Jakarta, Indonesia – Tekanan untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan sasaran penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) disampaikan oleh Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. Hal ini dianggap sebagai langkah fundamental untuk membangun ketangguhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi nasional.

Anggota BAKN menyoroti masih adanya laporan mengenai penyaluran KUR yang tidak sesuai dengan profil dan kebutuhan usaha penerima. Beberapa kasus menunjukkan dana KUR digunakan untuk konsumtif atau justru membebani usaha karena tidak diiringi dengan kemampuan analisis kelayakan yang mendalam.

Permasalahan data menjadi salah satu hambatan dalam mencapai targeting yang akurat. Data UMKM yang terfragmentasi di berbagai instansi seringkali menyulitkan perbankan dan pihak terkait untuk memetakan calon debitur yang benar-benar potensial dan layak untuk dibiayai.

BAKN mengusulkan perlunya integrasi data UMKM secara nasional melalui satu platform terpadu yang dapat diakses oleh semua pihak terkait, termasuk perbankan, untuk mempermudah proses identifikasi dan penilaian kelayakan kredit.

Selain data, sosialisasi yang masif dan efektif tentang program KUR juga dinilai masih perlu ditingkatkan. Banyak pelaku UMKM, terutama di lapisan paling bawah, yang belum memahami prosedur, syarat, dan manfaat dari KUR sehingga enggan untuk mengajukan kredit.

Penyederhanaan prosedur dan birokrasi pengajuan KUR tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian perbankan menjadi hal yang sangat ditunggu. Inovasi digital dalam proses aplikasi dan pencairan dapat menjadi solusi untuk menjangkau UMKM yang selama ini terhalang oleh jarak dan biaya transaksi.

Peran fintech dan lembaga keuangan non-bank yang berkolaborasi dengan bank konvensional juga diharapkan dapat memperluas jangkauan KUR. Kolaborasi ini dapat memanfaatkan teknologi untuk menilai kelayakan kredit dengan metode yang lebih inklusif.

Ke depan, BAKN DPR RI berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan KUR. Diharapkan, dengan berbagai perbaikan sistemik, KUR dapat menjadi catalyst bagi pertumbuhan UMKM Indonesia yang tidak hanya kuat di dalam negeri tetapi juga berdaya saing global.

(Chokri Karem)

Baca Juga: Pertamina Jamin Stabilitas Pasokan BBM Dan Elpiji Pasca Bencana Sumut-Aceh
Tag

    Bagikan:

Berikan komentar
Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.