Sembilan Dosen Melakukan Unjuk Rasa Sebagai Respons Terhadap Terhentinya Beasiswa Pendidikan Indonesia

Sebanyak sembilan dosen dari berbagai daerah di Indonesia melakukan unjuk rasa di kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada hari ini, Senin 26 Mei 2025. Mereka mewakili total 42 dosen yang menerima program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Pathway Luar Negeri 2024. Mereka terancam batal melanjutkan program doktor atau S3 ke Amerika Serikat akibat tidak adanya anggaran.

"Kementerian sudah lama menggantung posisi kami. Kami telah meminta kejelasan tetapi tidak diberikan," kata koordinator penerima BPI, Adrian Damora, saat dihubungi pada Senin, 26 Mei 2025.

Dalam sebuah dokumentasi yang dikirimkan oleh Adrian, sejumlah dosen terlihat berdiri membelakangi papan karangan bunga yang diletakkan di depan pintu gedung Kementerian. Karangan bunga tersebut bertuliskan tuntutan mereka. "Mohon berikan hak kami. Jangan alihkan anggaran beasiswa S3 kami," demikian bunyi kalimat dari salah satu karangan bunga.

Adrian menilai terhentinya persiapan program BPI sejak Januari 2025 adalah sebuah ironi. Pasalnya, pada hari ini Kementerian meluncurkan program beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) Angkatan IX.

Dosen yang mengajar di Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala itu menjelaskan bahwa terhentinya program beasiswa disebabkan oleh penghentian dana sponsor dari Usaid States Agency for International Development (USAID) akibat kebijakan Presiden Donald Trump.

Sejak saat itu, 42 dosen dari Aceh hingga Papua harus mempersiapkan tes Bahasa Inggris secara mandiri mulai Januari 2025. Adrian memperkirakan bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk persiapan tes Bahasa Inggris berkisar antara Rp 8-10 juta per orang.

Sebagian dari dosen tersebut juga telah menerima surat penerimaan atau letter of acceptance (LoA) dari universitas tujuan di Amerika Serikat. Oleh karena itu, sebagian dari mereka harus berangkat pada bulan Agustus mendatang. "Hingga saat ini kami belum menerima letter of guarantee sehingga tidak dapat mengurus visa dan hal-hal lainnya," ujar Adrian.

Dalam pertemuan daring dengan Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kemdiktisaintek pada 19 Mei 2025, Adrian menyatakan bahwa pemerintah justru mengumumkan penghentian program BPI Pathway akibat ketiadaan anggaran. Adrian menyampaikan bahwa Kepala PPAPT Kementerian, Henri Togar Hasiholan, merekomendasikan para dosen untuk mendaftar beasiswa lain.

"Meskipun USAID telah menghentikan dukungan untuk persiapan, Kementerian seharusnya mencari sponsor lain. Yang jelas, program ini tidak bisa begitu saja dibubarkan," ujar pria yang mendaftar program S3 di University of Rhode Island tersebut. Ia menekankan bahwa program BPI Pathway tidak hanya memfasilitasi persiapan beasiswa, tetapi juga menanggung seluruh biaya pendidikan dan biaya hidup selama masa kuliah.

Setelah melakukan unjuk rasa, perwakilan penerima BPI Pathway diundang untuk beraudiensi dengan Kementerian. Namun, Adrian menyatakan bahwa ia belum dapat membagikan hasil dari audiensi tersebut.

Saat ini, Tempo masih berusaha menghubungi Kepala PPAPT Kemdiktisaintek, Henri Togar Hasiholan Tambunan, Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Togar M. Simatupang, dan Wakil Menteri, Stella Christie, untuk meminta tanggapan mengenai kelanjutan program BPI Pathway 2024. Sementara itu, Direktur Jenderal Kemdikti, Khairul Munadi, tidak secara eksplisit membahas kelanjutan program BPI Pathway.

Ia hanya memastikan bahwa peluncuran beasiswa PMDSU tidak serta-merta menghentikan program yang telah berjalan. "Jadi lebih kepada penyesuaian atau pengarahan agar ini bisa memberikan lebih banyak akses. Jadi tidak menutup pintu atau menutup program terkait," kata Khairul di Jakarta, pada hari Senin.

Baca Juga: Kemenag Beri Penghargaan FKUB Dan Pemda Pelopor Kerukunan Di Harmony Award 2025

---

Tag Beasiswa Indonesia Teknologi USAID