MenPANRB Mendorong Lembaga Untuk Mempercepat Proses Penetapan NIP CASN 2024

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendorong kepala instansi baik di tingkat pusat maupun daerah untuk segera mempercepat proses pemberkasan dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi calon aparatur sipil negara (CASN) Tahun Anggaran 2024.

Kementerian PANRB, bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual pada hari Rabu untuk mempercepat penetapan Surat Keputusan (SK) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi TA 2024.

“Kami memerlukan komitmen nyata dari setiap instansi untuk segera menyusun dan menandatangani Surat Keputusan pengangkatan,” ungkap Rini dalam pernyataannya mengenai rakor yang dihadiri oleh semua instansi pusat dan pemerintah daerah yang membuka formasi CASN TA 2024.

Dia juga mengingatkan agar instansi menyediakan anggaran serta sarana dan prasarana yang diperlukan. Di sisi lain, Rini menekankan agar instansi tidak lagi melakukan rekrutmen pegawai non-ASN atau sejenisnya.

Menurut data BKN per 19 Maret 2025, jumlah CASN TA 2024 yang diperkirakan akan diangkat terdiri dari 179.025 orang CPNS dan 677.593 orang PPPK tahap I.

Terdapat sekitar 328.515 peserta yang diproyeksikan akan diangkat sebagai PPPK melalui seleksi tahap II, yang saat ini masih berlangsung.

Berdasarkan estimasi terakhir, pemerintah berencana untuk mengangkat lebih dari 1,1 juta CASN TA 2024, baik dari CPNS maupun PPPK tahap I dan II. “Perlu dicatat bahwa angka-angka tersebut masih bersifat perkiraan karena proses seleksi dan pemberkasan masih berlangsung,” jelasnya.

Rini menegaskan bahwa kebijakan afirmasi pengangkatan pegawai non-ASN hanya berlaku hingga pengadaan CASN 2024, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Setelah itu, seluruh pengadaan ASN akan dilakukan secara murni berdasarkan sistem merit, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang

Rini menyatakan bahwa langkah ini diambil bukan untuk membatasi akses, melainkan untuk menciptakan kesempatan yang lebih adil, transparan, dan kompetitif bagi seluruh warga negara agar dapat berpartisipasi dalam birokrasi yang profesional. 

Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian semua tahapan pengangkatan CASN sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sebagaimana telah diumumkan sebelumnya, pengangkatan CPNS akan dipercepat dan ditargetkan selesai paling lambat pada Juni 2025.

Sementara itu, pengangkatan PPPK diharapkan dapat diselesaikan paling lambat pada Oktober 2025, dengan penyesuaian berdasarkan kesiapan masing-masing instansi.

Melalui rapat koordinasi ini, Rini berharap akan tercipta kesepahaman di antara instansi mengenai urgensi dan teknis percepatan pengangkatan CASN untuk tahun anggaran 2024. Rapat ini juga bertujuan untuk membangun sinergi antara pusat dan daerah dalam menyelesaikan semua tahapan administrasi dengan cepat, tepat, dan akuntabel.

Rini mengharapkan agar semua instansi, baik pusat maupun daerah, dapat menyampaikan informasi publik yang akurat dan menyeluruh, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan tidak membingungkan.

“Semua instansi diharapkan dapat bergerak secara serentak, agar target pengangkatan pada Juni dan Oktober 2025 dapat tercapai,” tegasnya.

Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan statistik mengenai penetapan NIP atau NIPPPK. Secara nasional, dari 542 instansi yang melaksanakan seleksi CPNS, sebanyak 374 instansi telah menerbitkan NIP, dan 32 instansi telah mengeluarkan SK pengangkatan.

ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRBPPPK diharapkan dapat diselesaikan paling lambat pada Oktober 2025, dengan pengangkatan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing instansi.

Dalam rapat koordinasi ini, Rini menginginkan adanya kesamaan pemahaman antar-instansi mengenai pentingnya dan teknis percepatan pengangkatan CASN untuk tahun anggaran 2024. Rapat ini juga bertujuan untuk menciptakan sinergi antara pusat dan daerah dalam menyelesaikan semua tahapan administrasi dengan cepat, tepat, dan akuntabel.

Rini berharap agar semua instansi, baik pusat maupun daerah, dapat menyampaikan informasi publik yang akurat dan menyeluruh, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan tidak membingungkan.

“Semua instansi diharapkan dapat bergerak secara serentak, agar target pengangkatan pada bulan Juni dan Oktober 2025 dapat tercapai,” tegasnya.

Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, memaparkan statistik mengenai penetapan NIP atau NIPPPK. Secara keseluruhan, dari 542 instansi yang melaksanakan seleksi CPNS, sebanyak 374 instansi telah menerbitkan NIP, dan 32 instansi telah mengeluarkan SK pengangkatan.

“Dari 612 instansi yang membuka formasi PPPK tahap I, 436 di antaranya telah menerbitkan NIP, dan 44 instansi sudah mengeluarkan SK pengangkatan,” jelas Zudan.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, AM Putranto, memberikan apresiasi kepada Kementerian PANRB dan BKN atas upaya percepatan pengangkatan ini. Ia menekankan bahwa kebijakan ini memerlukan pertimbangan yang matang, termasuk kebijakan fiskal dan mitigasi yang tepat.

Ia menjelaskan bahwa langkah yang diambil oleh Kementerian PANRB sejalan dengan Asta Cita poin 7, yang bertujuan untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

“Melalui Asta Cita butir 7, kami menegaskan komitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan rekrutmen ASN secara profesional dan berdasarkan sistem merit,” tutup Putranto.

Tag: CASN CPNS NIP PANRBPPPK