DPR Mengingatkan Signifikansi PIP Dalam Pendidikan, Meminta Agar Dimanfaatkan Secara Optimal

Anggota Komisi X DPR RI, Nilam Sari Lawira, menegaskan pentingnya akses pendidikan bagi setiap anak di Indonesia tanpa terhalang oleh faktor ekonomi. 

Oleh karena itu, dia berharap agar Program Indonesia Pintar (PIP) yang telah banyak membantu meringankan beban pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, senantiasa menjadi prioritas dalam alokasi anggaran.

"Kita selalu berharap agar setiap anak dapat menempuh pendidikan dengan baik, namun tidak semua keluarga di negara ini memiliki kondisi ekonomi yang memadai untuk membiayai pendidikan. Jangan biarkan biaya sekolah menghalangi pendidikan anak-anak bangsa. Alhamdulillah, program PIP adalah salah satu solusi yang efektif bagi siswa-siswa dari keluarga yang kurang mampu," ujar Nilam dalam pernyataannya, Senin (24/2/2025).

Politikus dari NasDem ini mengharapkan agar efisiensi anggaran difokuskan pada program-program yang tidak menjadi prioritas. 

Sementara itu, program seperti Program Indonesia Pintar (PIP) di sektor pendidikan harus tetap mendapatkan alokasi sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan. 

Ia bahkan berharap agar anggaran untuk PIP dapat ditingkatkan, mengingat masih banyak peserta didik yang kurang mampu di daerah yang belum terdaftar. 

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah berkomitmen untuk menjaga kualitas pendidikan nasional dengan mengutamakan program-program prioritas yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. 

Penyediaan bantuan sosial melalui PIP untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK serta berbagai tunjangan bagi guru non-ASN, baik untuk guru negeri maupun swasta, akan tetap dipenuhi dalam anggaran Kemendikdasmen untuk Tahun Anggaran (TA) 2025. 

Gaji dan tunjangan untuk pegawai Kemendikdasmen juga dipastikan akan disediakan secara penuh. Selain itu, kegiatan pendidikan profesi guru (PPG) akan tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana pada tahun anggaran 2025. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu`ti, melalui laman resmi Kemendikdasmen.

Mendikdasmen: Program Prioritas Pendidikan Tetap Berlanjut  

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah melakukan penyesuaian anggaran dari Rp33,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mendikdasmen menegaskan bahwa anggaran hasil efisiensi masih dapat dibahas lebih lanjut untuk penggunaannya.

“Langkah ini tetap memperhatikan keberlanjutan program pendidikan serta kesejahteraan tenaga pendidik,” ungkap Abdul Mu’ti.

Mendikdasmen juga menjelaskan bahwa efisiensi operasional dilakukan tanpa mengganggu layanan di unit utama dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk program prioritas seperti peningkatan pendidikan vokasi guna menghasilkan lulusan yang siap kerja, perlindungan dan pengembangan bahasa daerah agar tetap lestari, akreditasi sekolah untuk menjamin mutu pendidikan, serta pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang direncanakan pada November 2025.

Pemerintah tetap berkomitmen pada pembangunan dan revitalisasi sekolah, di mana pengalihan anggaran masih menunggu penyelesaian Inpres.

Tag: Nilam Sari Lawira PIP Program Indonesia Pintar