Pemerintah Daerah Diharapkan Tidak Hanya Mengandalkan BOSP, Tetapi Juga Merencanakan Anggaran Untuk BOSDA

Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi, dan Transformasi Digital Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Nandana Aditya, mengharapkan agar pemerintah daerah memberikan dukungan operasional kepada sekolah-sekolah. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan sekolah terhadap Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Kami sangat mendorong pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam penganggaran dana, ujar Nandana dalam siaran YouTube Ditjen PAUD Dikdasmen, yang dikutip pada Selasa, 24 Desember 2024.

Menurutnya, penganggaran dana tersebut dapat dilakukan melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Ia berharap bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh sekolah tidak hanya digunakan untuk pendanaan operasional, tetapi juga dapat mendukung berbagai aktivitas di lingkungan sekolah.

"Hal ini diharapkan dapat membantu proses kegiatan sekolah sesuai dengan kebutuhan, sehingga terjadi transformasi dalam pendidikan, satuan pendidikan, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk nilai-nilai karakter yang diajarkan," tambahnya.

Diketahui bahwa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk tahun 2025 akan segera disalurkan, dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp59,2 triliun.

Pada tahun 2025, alokasi dana sebesar Rp59,2 triliun telah ditetapkan, demikian disampaikan oleh Sesditjen PAUD Dikdasmen, Praptono.

Ia menjelaskan bahwa saat ini penyaluran dana tersebut sedang dalam tahap penetapan. Diharapkan, keputusan mengenai penyaluran akan diumumkan pada pekan depan.

"Proses saat ini terkait dana BOSP sedang dalam tahap penetapan, dan semoga minggu depan sudah dapat diterbitkan, yang akan menjadi dasar untuk penyaluran," jelasnya.

Tag: BOSDA BOSP Kemendikdasmen