Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan kembali komitmennya untuk menyediakan layanan kesehatan gratis bagi seluruh warganya melalui program Universal Health Coverage (UHC). Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, mengungkapkan dalam forum rapat lintas OPD hari ini bahwa jumlah peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah daerah telah melebihi 100 persen. Menurut Sunggono, hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk. "Sebelumnya, jumlah penduduk kita tercatat sekitar 800 ribu, dan kini jumlahnya telah meningkat. Ini berarti, meskipun data terus berubah, seluruh warga Kukar sudah terdaftar dalam BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh daerah," jelas Sunggono kepada detikKalimantan, Kamis (22/7/2025). Namun, pencapaian ini tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan adalah keterbatasan layanan yang ditanggung oleh BPJS. Karena BPJS merupakan kebijakan nasional, terdapat lebih dari 140 jenis layanan medis yang tidak lagi termasuk dalam daftar pembiayaan. "Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyampaikan kepada masyarakat, agar mereka memahami bahwa program berobat gratis tidak mencakup semua jenis penyakit," ujarnya. Ia menegaskan bahwa komitmen Pemkab Kukar tetap kuat. Seluruh warga masih dapat berobat hanya dengan menunjukkan KTP. "Alhamdulillah, ini sudah berjalan. Namun, ada regulasi baru terkait hal ini yang masih dalam proses pembicaraan dengan pihak terkait, semoga amanat bupati ini dapat segera dilaksanakan," tuturnya. Pihaknya juga membahas masalah pelayanan di fasilitas kesehatan, khususnya mengenai antrean panjang yang masih terjadi. Banyak pasien yang datang langsung tanpa melakukan pendaftaran secara online, meskipun fasilitas digital telah disediakan untuk mempercepat proses. "Jika seseorang telah mendaftar secara online dan mendapatkan jadwal pukul 12 siang, tidak perlu datang dari pagi. Namun, kenyataannya, banyak yang masih datang langsung dan mengantre dalam waktu yang lama," jelasnya. Sunggono juga meminta agar para ASN menjadi teladan dalam menggunakan aplikasi pendaftaran online, sehingga pelayanan dapat menjadi lebih efisien. Sosialisasi terus dilakukan, terutama mengenai perubahan cakupan layanan BPJS. "Kami berharap masyarakat tidak salah paham dan tetap merasa terlindungi oleh program ini, transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan," tambahnya.