Foto: Prayogi/Republika

Pemeriksaan Kesehatan Gratis Akan Segera Dilaksanakan, Dan Seluruh Penduduk Indonesia Dapat Berpartisipasi Tanpa Terkecuali

Kamis, 23 Jan 2025

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan segera meluncurkan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang ditujukan untuk 280 juta individu. Dengan demikian, seluruh penduduk Indonesia menjadi target program ini, dengan sasaran 100 juta orang untuk menjalani skrining pada tahun ini.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan tingginya jumlah orang yang belum pernah menjalani skrining sebelumnya. Sebagai contoh, 62,6 persen penduduk berusia di atas 20 tahun tidak pernah melakukan pemeriksaan gula darah, 61,6 persen tidak pernah memeriksa kolesterol, dan 32,6 persen tidak pernah mengecek tekanan darah.

Mengapa hal ini dilakukan? Sebab, menjaga kesehatan jauh lebih ekonomis dibandingkan mengobati penyakit," ungkap Budi dalam acara peluncuran program quickwin di sektor kesehatan di Kementerian Kesehatan, Rabu (22/1/2025).

Ia juga menambahkan bahwa pemeriksaan kesehatan gratis merupakan program nasional dengan cakupan yang paling luas, karena ditujukan untuk sekitar 280 juta orang. Sementara itu, program lain yang berkaitan dengan stunting hanya mencakup 25 juta, dan imunisasi dasar lengkap hanya untuk sekitar 50-60 juta penduduk.

Budi menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis pemeriksaan kesehatan gratis. Salah satunya adalah pemeriksaan yang telah ada sejak lama, yaitu pemeriksaan gratis khusus untuk balita, yang mencakup penilaian gizi, pengukuran tinggi dan berat badan anak, serta untuk ibu hamil.

Selanjutnya, ada skrining kesehatan gratis yang diadakan pada saat ulang tahun bagi warga yang berusia di bawah 6 tahun dan di atas 18 tahun, yang akan dilaksanakan di puskesmas dan klinik yang berkolaborasi dengan BPJS. Budi menambahkan, bagi mereka yang tidak dapat mengikuti skrining gratis pada hari ulang tahunnya, masih ada kesempatan untuk mendapatkan skrining gratis dalam waktu sebulan setelahnya.

Budi menjelaskan bahwa untuk anak-anak usia sekolah, yaitu antara 7 hingga 17 tahun, pihaknya menyediakan layanan skrining gratis saat mereka memasuki tahun ajaran baru.

Mengenai penanganan penyakit setelah skrining, diperlukan kepesertaan BPJS Kesehatan. Ia memberikan contoh, jika setelah skrining terdeteksi bahwa seseorang mengalami diabetes dalam tahap ringan, puskesmas masih dapat memberikan penanganan dengan obat-obatan gratis.

"Namun, jika diabetesnya sudah dalam kondisi parah, pasien harus dirawat di rumah sakit. Dalam hal ini, mereka harus memiliki BPJS. Jika tidak, biaya perawatan akan ditanggung sendiri," ujarnya.

Untuk memastikan sosialisasi informasi ini menjangkau berbagai lapisan masyarakat, Budi menyatakan bahwa pihaknya memanfaatkan media sosial dengan konten-konten yang menghibur dan sedang populer, mengingat banyaknya orang yang mengakses jenis konten tersebut melalui perangkat mereka.

Selain itu, ia menambahkan bahwa pihaknya juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat, seperti Muslimah NU dan 'Aisyiyah, sebagai langkah untuk mempromosikan informasi secara langsung. Menurutnya, Kementerian Kesehatan memerlukan peran ibu-ibu sebagai promotor, karena mereka adalah pihak yang paling peduli terhadap kesehatan keluarga.

Budi menyatakan bahwa peluncuran program ini akan menunggu pelantikan kepala daerah yang baru. Langkah ini diambil untuk memastikan adanya kesinambungan dan dukungan penuh dari kepala daerah yang baru dilantik.

"Kepala daerah yang lama akan digantikan. Jika kita menjelaskan kepada kepala daerah yang lama, kemudian mereka diganti, kita harus mengulang penjelasan tersebut. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menunggu hingga mereka dilantik," jelas Budi.


Tag:



Berikan komentar
Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.